Sepenggal Cerita PPDB 2024
Oleh: Dr. Yusup, MM

Penerimaan Pesertadidik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah usai, banyak cerita yang terjadi di dalamnya. dari mulai Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, hingga carut marutnya penerimaan pada jalur zonasi.

Untuk menciptakan PPDB yang bersih dan bertanggungjawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat regulasi tentang PPDB ditindaklanjuti dengan membuat pakta integritas, kegiatan ini dimaksudkan untuk menekan kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan PPDB yang berlangsung, dalam pakta intergritas ini diharamkan ada titip menitip siswa bar uke sekolah, nanmu kenyataannya masih ada beberapa oknum yang dengan gigihnya berusaha untuk menekan beberapa sekolah dengan menitipkan sanak keluarganya.

Alhamdulillah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan konsisten untuk melaksanakan pakta integritas dengan tidak menerima titipan dari manapun. mengingat peluang untuk melakukan kolusi tidak ada, maka beberapa oknum menyiasati dengan jalur zonasi untuk masuk ke SMA Negeri, mereka yang berusaha mencurangi PPDB melakukanya dengan menitipkan anaknya ke orang-orang yang berada disekitaran sekolah, alhasil banyak dari mereka yang diterima masuk ke sekolah negeri.

Baca Lainnya :

• UU KIA melindungi Indonesia dari fenomena Childfree0
• OJK Nilai Kinerja industri perbankan stabil dan berkelanjutan0
• Kaesang Berpeluang Maju di Pilkada Jateng dan DKI0
• Dewan Pers Minta Kapolri Usut Tuntas Kematian Wartawan di Sumatera Utara0
• Transformasi Digital Memungkinkan Cetak Pangsa Pasar0

Namun kebusukan mereka akhirnya tercium, karena beberapa sekolah dan masyarakat penggiat pendidikan  merasa curiga. Dari hasil penelusuran salah satu sekolah di Kota Bandung, ternyata konsisi mencurigakan terjadi, calon peserta didik yang diterima sekolah negeri merupakan hasil akal-akalan jalur zonasi, ujungnya mereka di batalkan atau dianulir menjadi peserta didik baru, dan itu perlu mendapatkan aspirasi kepa sekolah yang telah berani melakukan investigasi, namun yang menjadi pertanyaan “apakah investigasi dilakukan oleh semua sekolah-sekolah negeri yang ada di Jawa Barat?”.

Disamping jalur zonasi yang diakali, masyarakat yang menggebu-gebu ingin anaknya dapat diterima pada sekolah negeri tak kurang akal, di Kota Depok ketahuan ada cuci raport, kegiatan ini dianggap lebih parah karena pastinya melibatkan sekolah sebelumnya yakni tingkat SMP, karena diyakini orang tua siswa tidak akan mengerti bagaimana membuat nilai raportnya menjadi bagus. Kasus yang terakhir bahkan menjadi perhatian Kemendikbud.

Jika hal ini dibiarkan, dimana proses pembentukan karakter bangsa didahului dengan kecurangan dan ketidak jujuran, dihawatirkan akan menghasilkan produk SDM yang tidak jujur dan curang.

Untuk itu, kiranya perlu pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Dinas Pendidikan di daerah-daerah untuk bersinergi membangun pendidikan yang bertanggungjawab, jujur dan berintegritas. Jika jalur zonasi ini dari tahun ketahun menimbulkan masalah maka perlu dievaluasi keberadaanya, bila dianggap tidak membawa manfaat sebaiknya jalur ini ditiadakan saja. Namun Pemerintah perlu mencarikan Solusi yang tepat tentang PPDB ini agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaanya.

Menurut hemat penulis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel terus diupayakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan seluruh pemangku kepentingan. Pentingnya pelaksanaan PPDB yang semakin berkualitas diyakini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Untuk meningkatkan kualitas PPDB dimasa yang akan datang diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, untuk menutup ruang atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.

Penulis adalalah Pemimpin Redaksi ANM NEWS

Dosen Pascasarjana STIE Bangkinang

Video Terkait: