UU KIA melindungi Indonesia dari fenomena Childfree
-

JAYAPURA, anmnews.id-

Menurut Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) akan melindungi pasangan di Indonesia dari fenomena pasangan yang tidak ingin memiliki anak atau tidak memiliki anak.

childfree, sejauh yang saya lihat (di Indonesia), masih aman. Ada hanya dua provinsi dengan TFR kurang dari dua. Bonivasius mengkonfirmasi di Jakarta, Jumat, bahwa melalui UU KIA, pemerintah mendukung perempuan untuk merasa nyaman, sehingga mereka masih bisa berkarier dan melakukan kegiatan produktif ketika mereka punya anak.

Baca Lainnya :

• OJK Nilai Kinerja industri perbankan stabil dan berkelanjutan0
• Kaesang Berpeluang Maju di Pilkada Jateng dan DKI0
• Dewan Pers Minta Kapolri Usut Tuntas Kematian Wartawan di Sumatera Utara0
• Transformasi Digital Memungkinkan Cetak Pangsa Pasar0
• Kemenag Ingatkan Jamaah Haji untuk Tidak Bepergian Keluar Mekkah Jelang Puncak Haji0

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kelahiran total nasional saat ini adalah 2,18, yang berarti bahwa setiap satu perempuan rata-rata melahirkan dua anak selama masa reproduksinya.

Bonivasius menegaskan bahwa pemerintah, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan, terus membuat regulasi yang ada untuk mencegah fenomena tidak memiliki anak di Indonesia.

“Dengan regulasi yang ada, kita terus menjaga agar fenomena ini tidak terjadi di Indonesia,” katanya.

Ia menanggapi fenomena tanpa anak serta fenomena tidak adanya peran ayah dalam mengasuh anak atau tanpa ayah.

Menurutnya, pasangan harus memiliki komitmen pengasuhan yang seimbang antara ayah dan ibu, dan BKKBN dapat membantu dengan program suami siaga untuk mengatasi kedua hal tersebut.

Dia menyatakan, "BKKBN memiliki program suami siaga, jadi UU KIA dan suami siaga ini kami harap bisa saling melengkapi."

Sebelum ini, pada Hari Kependudukan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 11 Juli, Bonivasius juga menyampaikan betapa pentingnya memiliki data kependudukan yang inklusif untuk mendukung kehamilan ibu yang aman dan menekan angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan.

Salah satu indikator yang membutuhkan data inklusif adalah AKI dan AKB. Meskipun AKI dan AKB saat ini sudah turun di Indonesia, ada berbagai penyebabnya. Menurutnya, menurunkan AKI dan AKB menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Menurutnya, kehamilan yang berdasarkan pilihan, bukan kebetulan, dapat didukung dengan integrasi data yang inklusif.

Selain itu, program keluarga berencana (KB) atau kontrasepsi yang ditawarkan oleh BKKBN dapat menjadi pilihan untuk mendukung kehamilan.

Program kami mengutamakan kelahiran anak berdasarkan pilihan. Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, selalu menekankan bahwa jika ingin hamil, jangan main-main; jika main-main, jangan hamil. Jadi, jika ingin merencanakan kelahiran dengan KB atau keluarga planning, itu harus berdasarkan pilihan

(Ade. M).

Video Terkait: