Ono Surono Sosialisasikan Perda Jaminan Sosial di Indramayu
-

INDRAMAYU, anmnews.id -

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor DPC PDI Perjuangan Indramayu, Senin (20/1/2025).

Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin dan bagian dari komitmen DPRD Jabar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja, mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan manfaat lainnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Lainnya :

• Kejari Beltim Laksanakan Apel Pencanangan Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM0
• Rekayasa Lalu Lintas Satu Arah di Kawasan Situ Kolong Minyak 0
• Peduli Warga Terdampak Banjir di Desa Belo Laut, PT. Timah Serahkan Paket Sembako0
• Dukung Swasembada Pangan Polres Indramayu Tanam Jagung Di Areal Kawasan Hutan Perhutani0
• Polindra Gelar Sosialisasi Panduan PUKTI dan ADMISI, dan Kebijakan Kegiatan PPM Tahun 20250

Perda ini hadir untuk memastikan tenaga kerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang memadai dalam menghadapi risiko pekerjaan.

Ono Surono yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini mengungkapkan, Perda ini menjadi payung hukum yang mewajibkan perusahaan maupun pekerja formal atau informal untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini penting untuk memberikan perlindungan sosial dan menghindari adanya pelanggaran hak-hak tenaga kerja," jelasnya

Dikatakannya, Perda ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan pemerintah lainnya yang bertujuan meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Jawa Barat.

“Perlindungan tenaga kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak, termasuk pemberi kerja," tegasnya

Ono menyampaikan, Perda Nomor 5 Tahun 2023 memiliki sejumlah poin penting, diantaranya, memastikan setiap pekerja mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, mendorong pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan bagi pekerja informal dan mandiri, seperti pedagang kecil dan buruh harian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsi lintas sektoral pusat dan daerah.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ini penting, untuk mengimplementasikan perda tersebut secara efektif," tandasnya

Dalam paparannya, Ono Surono sebagai anggota legislatif akan terus mengawal serta mengawasi agar pelaksanaan ketenagakerjaan dan perlindungan jaminan sosial di berbagai sektor sesuai regulasi.

(Baharudin)

Video Terkait: