LP Maarif NU Majalengka Dorong IPM Pendidikan Naik
-

MAJALENGKA, anmnews.id - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdatul Ulama Kabupaten Majalengka Prof. Dr. Mulya Syamsul, mendorong penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Mu'adalah (SPM) untuk diterapkan di Kabupaten Majalengka.

Hal tersebut Ia ungkapkan, saat menjadi narasumber dalam acara Talk Show bertajuk "Menguatkan Peran Pelajar dan Masyarakat dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah" yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di aula Kantor PC NU Kabupaten Majalengka, Minggu, (27/07/25).

"Kita juga mengenal adanya mu'adalah, mu'adalah itu program di luar formal, tetapi izinnya oleh Kementrian Agama, hasil dari mu'adalah siswanya nanti bisa setara SD, SMP, SMA, MA," ungkap Muiya kepada awak media.

Baca Lainnya :

• Hasi Penelitian Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Majalengka Sudah Memenuhi Syarat Adminitrasi0
• KPU Majalengka Ajak Mahasiswa UNMA Agar Tidak Golput 0
• Pj Bupati Majalengka Pantau Ketersediaan Pupuk di Jatitujuh0
• Petani Tangguh Tak Kenal Lelah0
• Keberadaan PG Jatitujuh, Denyut Nadi dan Napas segar bagi Warga Penyangga0

"Sehingga anak putus sekolah, pasti nanti akan terkikis, sehingga IPM Majalengka akan naik, nah itu yang didiskusikan oleh LP Ma'arif PC NU Majalengka," tambahnya.

Diskusi tersebut, dikatakan Mulya,  membuka ruang kepada para pengurus dan anggota PC IPNU Majalengka, untuk melakukan komunikasi dengan baik, mengajak para kiyai dan masyayikh, untuk mendirikan Satuan Pendidikan Mu'adalah, atau bahkan jika punya kemampuan lebih mendirikan Ma'had Aly.

"Ma'had Aly itu, jenjangnya perguruan tinggi, jadi ijazahnya nanti setara dengan S-1, bisa setara S-2, bahkan bisa setara juga dengan S-3, tanpa harus mendirikan perguruan tinggi," jelas Mulya, salah seorang Dosen Universitas Majalengka (Unma) Fakultas Agama Islam (FAI).

Program Mu'adalah, bagi sebagian orang mungkin terasa masih asing. Namun ternyata, dikatakan Mulya, bahwa Program di bawah Kementrian Agama (Kemenag) RI tersebut sudah lama, yaitu sejak tahun 2002 sudah keluar, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) RI.

"Hanya sosialisasi nya (program Mu'adalah) tidak masif, lalu kemudian kita informasinya lebih didapat di sekolah formal, makanya pendidikan pesantren mendirikan pendidikan formal," jelas Mulya.

Tak hanya sosialisasinya yang tidak masif, rupanya menurut Mulya, juga perizinan mendirikannya pun tidak mudah, karena perizinannya langsung dari Menteri Agama (SK Menteri).

"Jadi Mu'adalah ini menjadi solusi utama sebenarnya, bagi pendidikan Indonesia yang berbasis pesantren," ucapnya.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. RLS di Indonesia setara dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini berarti rata-rata rakyat Indonesia menyelesaikan pendidikan formalnya hanya hingga tingkat SMP.

Padahal di Indonesia banyak berdiri pondok pesantren, bahkan banyak pesantren memiliki santri ribuan, namun para santri tidak mengikuti pendidikan formal sehingga tidak tercatat, hal ini mengakibatkan RLS di Indonesia menjadi rendah.

"Problemnya disitu, apa yang harus didorong? Di antaranya Mu'adalah masuk di situ, berarti Mu'adalah harus dimasifkan, supaya pondok pesantren yang tidak mendirikan sekolah formal, buka Program Mu'adalah," pungkasnya.

( Din.f )

Video Terkait: