Disnaker dan Disduk P3A Gelar Monitoring APBD untuk Pelindungan PMI Kabupaten Indramayu
-

INDRAMAYU, anmnews.id-

Acara Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Indramayu berlangsung lancar dan sukses pada Rabu (16/10/2024). Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Grand Trisula, Jl. Di Panjaitan No.77, Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat.

Acara tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK P3A), bekerja sama dengan Komunitas Migrant Care. Sekitar 60 peserta hadir, terdiri dari perwakilan Disnaker, DISDUK P3A, serta tim inti dari Migrant Care. Selain itu, perwakilan dari program Desa Peduli Ibu Migran (DESBUMI) juga turut ambil bagian.

Baca Lainnya :

• Program Reschedule ACC Finance Memberatkan Konsumen0
• Polindra Hibahkan Mesin Produksi Tusuk Sate Kepada Bumdes Krasak0
• Cagub Jeje Wiradinata Akan Melakukan Pemerataan Pembangunan di Jawa Barat0
• Kapolres Majalengka Hadiri Video Conference Arahan Kapolri Terkait Situasi Kamtibmas Terkini0
• IWO Dukung Kementerian Kominfo Berantas Judi Online0

Kegiatan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB. Dalam acara ini, materi disampaikan oleh perwakilan dari Disnaker, DISDUK P3A, dan Migrant Care, membahas anggaran serta strategi perlindungan PMI.

Usai acara, awak media berkesempatan mewawancarai perwakilan tim inti Migrant Care. Santos, salah satu perwakilan Migrant Care, menyampaikan, “Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi kami dengan Disnaker dan DISDUK P3A. Hari ini, Bu Cici selaku PLT Sekretaris DISDUK P3A hadir dan menjadi pemateri. Pesertanya adalah ibu-ibu dari Desbumi, yang merupakan komunitas dampingan kami.”

Santos juga menambahkan, “Kami berharap anggaran yang dialokasikan dinas dapat dimaksimalkan untuk melindungi PMI, terutama warga Indramayu yang bekerja di luar negeri. Kolaborasi ini penting agar pemerintah dan masyarakat sipil dapat bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak.”

Kegiatan monitoring ini menjadi langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan efektif demi melindungi PMI dan keluarganya.

(Wari)

Video Terkait: