Penasehat DPC PJI Majalengka: Desak Dan Cabut Pernyataan Menteri PDM soal Wartawan Bodrex dan LSM
-

MAJALENGKA, anmnrws.id –
Pernyataan seorang menteri Desa Pembangunan Daerah yang
menyebut " wartawan Bodrex dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Abal-abal Kerap Mengganggu Pemerintah Desa
" mendapat sorotan tajam dari Penasehat Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)
Kabupaten Majalengka Taufik Hidayat yang lebih dikenal Topik Geblug. Pihaknya
meminta agar pernyataan tersebut dicabut karena dinilai merendahkan peran
wartawan dan LSM sebagai kontrol sosial.
“Kami berharap pejabat lebih berhati-hati dalam melontarkan
kata-kata yang bisa menyinggung perasaan kami sebagai jurnalis dan aktivis
sosial. Wartawan dan LSM bertugas mengawasi dan mengkritisi kebijakan, bukan
untuk mengganggu,” tegasnya.
Baca Lainnya :
- Respon Cepat, Polsek Lelea, Evakuasi Pohon Tumbang di jalan raya Tamansari0
- Ketua DPRD Beltim Ajak Masyarakat Hidup Sehat, Lepas Peserta Jalan Sehat Kun Dewan0
- Kuwu Jatimulya dan kasi kesra berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menekan Stunting0
- UNMA Gelar Sidang Terbuka Pengukuhan Guru Besar Manajemen Agribisnis Kepada Sri Ayu Andayani 0
- Haru Biru Mengiringi Purna Bakti Guru UPTD SDN 1 Tugu0
Ia pun mempertanyakan, apakah benar wartawan dan LSM yang
mengganggu, atau justru para kepala desa yang tidak mau dikritik dan dikoreksi
atas kesalahan dalam pengelolaan anggaran. “Seharusnya yang menjadi perhatian
adalah dugaan kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan dana desa, yang dalam
praktiknya sering terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Menurutnya, ada banyak indikasi penyalahgunaan anggaran desa
yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. “Misalnya, setiap pencairan
dana desa, setiap desa harus menyetor sejumlah uang melalui koordinator
kecamatan. Jika satu desa saja menyetor, bayangkan berapa total dana yang
terkumpul dari sekitar 300 desa? Ini yang seharusnya disoroti,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti laporan keuangan desa yang
kerap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Pelaporan yang amburadul,
penggunaan anggaran yang tidak transparan, dan kesewenang-wenangan kepala desa
harus diawasi dengan benar. Pejabat harus lebih mendengar keluhan masyarakat
desa,” tegasnya.
Ia pun menegaskan bahwa wartawan dan LSM memiliki peran
penting dalam mengungkap berbagai dugaan penyimpangan anggaran dan harus
dilindungi, bukan justru dicap negatif. “Jangan sampai ada upaya pembungkaman
terhadap fungsi kontrol sosial. Kami akan terus mengawal isu ini demi
kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
( Din.f )
Video Terkait:
