Penasehat DPC PJI Majalengka: Desak Dan Cabut Pernyataan Menteri PDM soal Wartawan Bodrex dan LSM
-

MAJALENGKA, anmnrws.id –

Pernyataan seorang menteri Desa Pembangunan Daerah yang menyebut " wartawan Bodrex  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Abal-abal Kerap Mengganggu Pemerintah Desa " mendapat sorotan tajam dari Penasehat Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Majalengka Taufik Hidayat yang lebih dikenal Topik Geblug. Pihaknya meminta agar pernyataan tersebut dicabut karena dinilai merendahkan peran wartawan dan LSM sebagai kontrol sosial.

“Kami berharap pejabat lebih berhati-hati dalam melontarkan kata-kata yang bisa menyinggung perasaan kami sebagai jurnalis dan aktivis sosial. Wartawan dan LSM bertugas mengawasi dan mengkritisi kebijakan, bukan untuk mengganggu,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Respon Cepat, Polsek Lelea, Evakuasi Pohon Tumbang di jalan raya Tamansari0
• Ketua DPRD Beltim Ajak Masyarakat Hidup Sehat, Lepas Peserta Jalan Sehat Kun Dewan0
• Kuwu Jatimulya dan kasi kesra berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menekan Stunting0
• UNMA Gelar Sidang Terbuka Pengukuhan Guru Besar Manajemen Agribisnis Kepada Sri Ayu Andayani 0
• Haru Biru Mengiringi Purna Bakti Guru UPTD SDN 1 Tugu0

Ia pun mempertanyakan, apakah benar wartawan dan LSM yang mengganggu, atau justru para kepala desa yang tidak mau dikritik dan dikoreksi atas kesalahan dalam pengelolaan anggaran. “Seharusnya yang menjadi perhatian adalah dugaan kesalahan dan pelanggaran dalam penggunaan dana desa, yang dalam praktiknya sering terjadi penyimpangan,” ujarnya.

Menurutnya, ada banyak indikasi penyalahgunaan anggaran desa yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat. “Misalnya, setiap pencairan dana desa, setiap desa harus menyetor sejumlah uang melalui koordinator kecamatan. Jika satu desa saja menyetor, bayangkan berapa total dana yang terkumpul dari sekitar 300 desa? Ini yang seharusnya disoroti,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti laporan keuangan desa yang kerap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. “Pelaporan yang amburadul, penggunaan anggaran yang tidak transparan, dan kesewenang-wenangan kepala desa harus diawasi dengan benar. Pejabat harus lebih mendengar keluhan masyarakat desa,” tegasnya.

Ia pun menegaskan bahwa wartawan dan LSM memiliki peran penting dalam mengungkap berbagai dugaan penyimpangan anggaran dan harus dilindungi, bukan justru dicap negatif. “Jangan sampai ada upaya pembungkaman terhadap fungsi kontrol sosial. Kami akan terus mengawal isu ini demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

( Din.f )

Video Terkait: