DPC PJI Majalengka Sorot Lemahnya Kinerja Pengawasan Proyek Infrastruktur di PUTR Majalengka
-

MAJALENGKA, anmnews.id –

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka kembali menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Jurnalis Indonesia (DPC PJI) Kabupaten Majalengka menggelar audensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka guna meminta kejelasan terkait pengerjaan proyek infrastruktur yang dinilai tidak profesional.

Audensi yang berlangsung dengan pihak PUTR Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Majalengka Dr. H. Agus Tamim yang diwakili oleh Sekretaris PUTR, Ruchyana, S.T., M.Si., Kepala Bidang Sumber Daya Air, Abdul Hanan, S.Sos., M.M., serta Kepala Bidang Bina Marga, Mamat Surahmat, S.T. Dalam pertemuan tersebut, pihak PUTR mengungkapkan bahwa buruknya kualitas pengerjaan infrastruktur bisa saja disebabkan oleh lemahnya peran pengawas lapangan.

Baca Lainnya :

• Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Siapkan 15 Progam Prioritas 100 Hari Kerja0
• Dukung Pendidikan, PT. Timah Serahkan Bantuan ke Pondok Pesantren Ma’had Tahfizul Quran Daarul Iman0
• Cegah Kecelakaan, PT Timah dan PLN Lakukan Penebangan Pohon Berisiko di Kawasan Mentok 0
• Pesawat Maskargo Milik Maskapai Malasysia Mendarat Di Bandara Kertajati Majalengka0
• Mari Wujudkan Impian Kita Walaupun Keringat Harus Bercucuran0

Lemahnya Pengawasan, Proyek Berisiko Gagal

Pengawas proyek seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap pembangunan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun, jika pengawasan lemah atau tidak profesional, dampaknya bisa fatal. Beberapa risiko yang muncul antara lain:

•             Kualitas bangunan yang buruk

•             Pemborosan anggaran

•             Keterlambatan proyek

•             Ancaman keselamatan bagi masyarakat

Oleh karena itu, tim DPC PJI mendesak agar pihak PUTR segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam pengawasan proyek infrastruktur. Mereka menekankan bahwa lemahnya pengawas bukan hanya merugikan dari segi kualitas pembangunan, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Peran Vital PUTR dalam Pembinaan Pengawas

Dinas PUTR memiliki tanggung jawab besar dalam membina, mengawasi, serta menegakkan regulasi terhadap para pengawas lapangan. Beberapa peran penting yang harus dilakukan oleh PUTR antara lain:

1.   Menyusun regulasi yang jelas terkait tugas dan tanggung jawab pengawas proyek.

2.   Mengevaluasi kinerja pengawas secara berkala.

3.   Mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyimpangan.

4.   Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

Dalam hal ini, pengawas proyek perlu mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) dari Dinas PUTR atau instansi terkait guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi mereka. Berikut adalah alasan mengapa bimtek sangat diperlukan:

1. Pemahaman Regulasi dan Standar Teknik

Pengawas harus memahami regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri PUPR dan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar pengerjaan proyek tidak menyimpang.

2. Meningkatkan Kompetensi dalam Pengawasan

Dengan mengikuti bimtek, pengawas dapat lebih memahami metode pengawasan yang efektif, analisis risiko proyek, serta memastikan proyek berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen kontrak.

3. Sinkronisasi dengan Kebijakan Pemerintah

Setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam tata ruang dan perizinan proyek. Bimtek membantu pengawas memahami dan menerapkan kebijakan tersebut agar proyek tidak melanggar aturan.

4. Pencegahan Kesalahan Teknis dan Hukum

Banyak proyek bermasalah akibat kesalahan dalam pengawasan yang berujung pada gagal konstruksi dan pemborosan anggaran. Dengan bimtek, pengawas lebih siap mengidentifikasi potensi masalah sejak awal.

5. Mendukung Sertifikasi Keahlian

Beberapa bimtek juga menjadi syarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), yang penting bagi pengawas proyek berbasis APBD atau APBN.

Kesimpulan

Lemahnya pengawasan proyek infrastruktur harus segera diatasi dengan pembenahan sistem pengawasan yang lebih ketat dan profesional. Dinas PUTR memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan para pengawas bekerja sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

Dengan bimtek dan sertifikasi yang tepat, para pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, sehingga proyek infrastruktur di Kabupaten Majalengka dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala kualitas, anggaran, maupun keselamatan. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka masyarakat akan terus dirugikan akibat infrastruktur yang dibangun tanpa standar yang jelas.

 ( Din.f )

Video Terkait: